Panitia Tidak Perlu Seragam Baru

Radar Madiun
Rabu, 07 Oktober 2009

MADIUN - Inspeksi mendadak (sidak) kesiapan Pilkades serentak di Kabupaten Madiun berlanjut. Kemarin (6/10), Hadi Sutikno, Kabag Pemdes dan Darsono, Asisten Pemerintahan kembali mendatangi sejumlah desa. Mereka menemukan anggaran Pilkades yang melebihi imbauan Pemkab Madiun yakni maksimal tujuh kali subsidi atau Rp 49 juta.

Beberapa disidak diantaranya, Desa Sendangrejo dan Sirapan yang berada di Kecamatan Madiun. Juga, Desa Ngepeh, Klumutan dan Sambirejo di Kecamatan Saradan. Selain itu sidak juga dilakukan di Kecamatan Wungu dan Dagangan.

Hadi Sutikno mengatakan, pihaknya sudah melakukan sidak pada 70 persen kecamatan di Kabupaten Madiun yang akan menggelar Pilkades pada 25 Oktober mendatang. Data sementara dari hasil sidak tim, 20 persen desa anggarannya masih melebihi Rp 49 juta. ''Kami sudah sarankan yang 20 persen itu untuk melakukan efisiensi. Jangan berlebihan dalam merencanakan anggaran,'' katanya, kemarin.

Menurutnya, saat ini masih ada waktu untuk melakukan musyawarah kembali dengan BPD merumuskan efisiensi. ''Tapi saya minta secepatnya bisa diubah'' ungkapnya. Saat sidak di Desa Sendangrejo misalnya, panitia menjelaskan besaran anggaran Pilkades mencapai Rp 55 juta. Jumlah itu, melebihi imbauan Pemkab Madiun. Hingga hari terakhir pendaftaran tahap pertama kemarin, belum ada calon yang daftar. Panitia harus membuka lagi tahap kedua. ''Saya cek anggarannya memang ada hal yang seharusnya tidak perlu tetapi dimasukkan. Diantaranya pengadaan seragam dan anggaran konsumsi,'' tambah Hadi Sutikno.

Dikatakan, anggaran pengadaan seragam juga ditemukan saat sidak di Desa Tiron, Kecamatan Madiun. Hadi mengimbau bujet seragam baru menambah anggaran. Oleh karena itu, ditekankan agar panitia tidak memasukkan pos tersebut. ''Tidak perlu kan agenda Pilkades harus mengadakan seragam baru.''ujarnya.

Selain soal seragam, Hadi juga menyentil anggaran konsumsi, pengadaan perlengkapan terop dan jasa angkut konstituen khususnya di daerah terpencil. Serta anggaran untuk kampanye. Berdasar hasil sidak, ada yang jumlahnya terlalu berlebihan.

Ditanya soal aturan batas maksimal anggaran Pilkades dan beban yang harus ditanggung bakal calon, Hadi mengatakan langkah itu ke depan akan diadakan. Namun, menunggu pengesahan RUU tentang Desa dan Pembangunan Desa. ''Menunggu RUU itu disahkan. Takutnya kami sudah buat Perda tapi muncul UU baru kan repot harus ganti lagi,'' jelasnya.

Sidak kemarin tak hanya menemukan desa yang anggaran Pilkades-nya di atas Rp 50 juta Di Desa Ngepeh, Hadi terlihat tersenyum karena anggarannya hanya Rp 34,5 juta dengan jumlah pemilih 1.114 orang. ''Cukup bagus. Ada poin penting, seragam masuk pos anggaran jadi jumlahnya tidak membengkak,'' jelasnya di hadapan panitia Pilkades Ngepeh.

Suratmin, kepala panitia Pilkades Ngepeh mengatakan, pihaknya memang tidak menyediakan anggaran seragam. Saat rapat dengan BPD disepakati seragam itu solusinya bisa meminjam atau menyewa. ''Bisa menekan anggaran. Seragam itu tidak perlu karena biayanya besar. Lebih baik menyewa kan biayanya murah,'' ungkapnya.

Diakatakan, jumlah Rp 34,5 juta itu sudah melalui tahapan revisi. Sebab, pada pertemuan pertama disepakati Rp 39 juta. Karena berbagai pertimbangan maka dilakukan pengeprasan anggaran mulai dari pengadaan terop, konsumsi sampai pengadaan seragam. ''Pemilih yang jumlahnya sedikit dibuat anggaran besar, itu kan malah kelihatan lucu. Kami berupaya untuk membuat sewajarnya,'' jelasnya.

Sementara itu, untuk Desa Klumutan mendapatkan toleransi menggunakan biaya yang jumlahnya mencapai Rp 75 juta. Karena ada pertimbangan jumlah pemilih yang mencapai 6.900 orang serta luas wilayah. (ota/irw)